mediafaktajambi.com– Semerbak pelanggaran hukum dan dugaan ada Mark up biaya anggaran menyeruak dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)
Anggota BPD se-Kota Sungaipenuh di Kota Jambi.
Sepertinya, kegiatan bimbingan dan teknis menggunakan dana desa ini merupakan ladang “empuk”bagi oknum oknum tertentu
Dugaan adanya Mark up biaya anggaran Bimtek jelas nyata terjadi, Bimtek yang seharusnya dijadwalkan selama empat hari, dimulai pada tanggal 16 hingga 19 September 2021.
Ternyata Bimtek yang diikuti ternyata tidak sampai dua hari, hanya dilakukan satu hari setengah. Dimulai pembukaan pada Jumat (17/9) dan ditutup pada Sabtu (18/9) siang.
Indikasi penyimpangan biaya dalam kegiatan Bimtek BPD se kota Sungai Penuh sangat jelas terjadi terutama pengurangan jumlah waktu kegiatan selain itu ternyata materi yang disampaikan sama dengan materi yang terdahulu,hal ini menggambarkan bahwa Bimtek tersebut hanya digunakan sebagai ajang bisnis oleh oknum tertentu yang sduah berkolaborasi dengan pihak lainnya
Berdasarkan informasi yang diterima jumlah peserta bimtek berkisar sebanyak 183 orang dengan biaya peaerta sebanyak Rp 2700.000.- perorang
Kalau dikalkulasi dengan kasat mata hampir setengah Miliar dana yang terkumpul kan dari peserta dan diperkirakan pihak ketiga selaku penyelenggara akan meraup Untung besar dalam kegiatan tersebut
Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah peserta, mengaku Bimtek yang diikuti efektif kegiatan tak sampai dua hari, hanya satu hari setengah. Dimulai pembukaan pada Jumat (17/9) dan ditutup pada Sabtu (18/9) siang.
"Kami sampai di Jambi pada hari Kamis sore, langsung cek in hotel. Baru besoknya Bimtek dimulai. Hari Sabtu siang Bimtek selesai dan ditutup, serta penyerahan sertifikat," ungkap salah seorang anggota BPD yang jadi peserta.
Setelah penutupan, sejumlah peserta langsung cek out hotel dan pulang ke Sungaipenuh, dan Minggu (19/9) pagi sudah sampai di rumah.
"Kegiatan Bimteknya hanya satu hari setengah. Kami mengira hari minggu penutupan dan penyerahan sertifikat, tapi sudah selesai hari Sabtu," katanya.
Untuk biaya bimtek, lanjut dia, masing-masing anggota BPD menyetor Rp 2.700.000, untuk kegiatan empat hari. Biaya itu juga naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 2 juta. Sementara fasilitas yang didapat sama seperti biaya sebelumnya, tidak ada yang beda.
"Materi yang disampaikan dalam Bimtek, juga masih materi-materi lama, yang juga sudah pernah disampaikan pada Bimtek sebelumnya, seperti tugas dan fungsi BPD," katanya.
"Untuk jumlah peserta kalau berdasarkan absen ada 183 orang, dan Sertifikat yang disiapkan 201 lembar," ungkapnya.
Anggota BPD lainnya juga mengatakan sama. Dan menambahkan untuk biaya Bimtek disetor sesuai jumlah anggota BPD di desa, meskipun yang ikut Bimtek tidak semua anggota BPD.
"Jumlah BPD kami 5 orang, yang ikut ke Jambi 3 orang. Sementara pembayaran tetap untuk 5 orang, dan hotel juga untuk 5 orang dan dua orang yang tidak brangkat tetap terdaftar sebagai peserta dengan status diberangkatkan," ungkapnya.
Ketua Lembaga Pusat Pendidikan Keuangan dan Pemerintahan Desa (PPKPD), Hasril Aprianto Putra, selaku penyelenggara Bimtek, dikonfirmasi mengatakan Bimtek BPD dilaksanakan empat hari.
"Kegiatannya empat hari tiga malam, dimulai hari Kamis (16/9)," ungkapnya.
Dikatakannya, hari pertama cek in hotel, hari kedua pembukaan kegiatan, hari ke tiga lanjutan kegiatan, dan hari keempat penutupan dan penyerahan sertifikat. "Jumlah peserta sebanyak 164 orang," katanya.
Terhadap kegiatan tersebut, ternyata menuai banyak sorotan. Apalagi terkait pelaksanaan Bimtek yang dinilai berkurang dari jadwal yang ditentukan. Selain itu, masalah anggaran yang naik juga tak luput disorot.
"Ini cukup janggal. Setoran bertambah, fasilitas sama dengan sebelumnya, kegiatan Bimtek hanya satu hari setengah. Ini disinyalir untuk meraup untung besar, bukan semata-mata Bimtek," ungkap Harmo Karimi, aktivis dari Aliansi Bumi Kerinci.
Untuk diketahui Lembaga Pusat Pendidikan Keuangan dan Pemerintahan Desa (PPKPD), milik Hasril Aprianto Putra, merupakan langganan pelaksana Bimtek di Kota Sungaipenuh sejak era AJB menjabat sebagai Walikota. Tersiar kabar, Hasril juga merupakan orang dekat istana tat kala AJB masih menjabat. ( ***)
