JAKARTA. Ironis memang disaat pademi Covid 19 masih terus meningkat, perekomian masyarakat terus anjlok, bukan mendorong ekonomi agar pulih ternyata pihak Pemda masih sibuk numpuk uang dibank
Setelah presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, dana simpanan pemda di perbankan mencapai ratusan triliun rupiah
Kini Menkeu Sri Mulyani angkat suara ,mantan Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyayangkan lambatnya belanja pemerintah daerah karena kondisi ini jelas akan menghambat manfaat anggaran negara bagi kesejahteraan masyarakat.
"Ini ironis. Karena sebenarnya harapan kami transfer dana kepada daerah bisa segera dibelanjakan. Harusnya pemda bisa seperti pemerintah pusat melakukan belanja lebih cepat agar segera pulihkan ekonomi," ujar Sri Mulyani pekan lalu.
Pemerintah mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir Maret 2021 baru mencapai Rp 98,9 triliun. Angka ini hanya setara 9,4% dari total APBD.
Seiring dengan hal tersebut, simpanan pemerintah daerah di perbankan hingga akhir Maret 2021 masih mencapai Rp 182,33 triliun atau melonjak 11,22% dari posisi bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, simpanan pemda di perbankan pada kuartal pertama tahun ini tercatat naik 2,71% dari posisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp 177,52 triliun.
Menanggapi hal ini, Peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy seperti dikutip melalui : https://nasional.kontan.co.id. juga menyayangkan lambatnya realisasi belanja oleh pemerintah daerah. Apalagi, pemulihan ekonomi nasional juga berkaitan dengan seberapa cepat pemulihan ekonomi daerah.
Dengan melihat masih lambatnya realisasi belanja di daerah dan malah meningkatnya simpanan pemda di perbankan hingga akhir Maret 2021, Yusuf memprediksi pertumbuhan ekonomi masih berpotensi negatif pada kuartal I-2021.
Yusuf mengimbau, agar belanja pemda lebih cepat, maka pemerintah pusat perlu menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh pemda.
Realisasi lambatnya belanja karena proses tender belanja yang berlarut? Atau malah pemda masih takut untuk melakukan eksekusi? Intinya, perlu ada komunikasi intens dengan pemda," kata Yusuf.
Sementara itu Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira melihat, dana pemda yang parkir di bank mengindikasikan pola anggaran di pemerintah daerah saat pandemi ini yang tidak berbeda dari kondisi normal.
Padahal, saat kondisi adanya pandemi Covid-19, anggaran dituntut dan diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
"Pelaku usaha di daerah misalnya yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa pemda akan terpengaruh jika serapan anggaran pemda lambat," ujar Bhima.
Bhima juga mengimbau untuk melecut belanja pemda, pemerintah pusat bisa merombak sanksi kepada kepala daerah, seperti menghentikan tunjangan perjalanan dinas selama beberapa bulan.( as )
