Kehadiran pesta demokrasi lima tahunan di daerah ini ternyata juga beriringan dengan kian suburnya praktek korupsi, terutama korupsi politik.
Hal ini utamanya dilakukan oleh pihak bakal calon dari pemegang kekuasaan atau masih berkuasa baik itu sebagai bupati,walikota dan gubernur
Bicara pilkada tentu tidak bisa lepas dari kata fair ply. Bicara fair ply tentu bicara pergerakan kandidat,, penyim pangan kekuasaan sang pemegang tampuk kekuasaan tergolong "poli tical corruption" yaitu setiap penggun kekuasaan pemerintahan yang tidak sah dan tidak etis untuk keuntungan pribadi dan keuntungan politik Korup si ini untuk meraih dua tujuan; ma teri dan kekuasaan.
korupsi politik adalah salah satu modus yang berawal dari adanya permintaan dana setoran dari partai politik kepada calon-calon kepala daerah.
Parpol kerap kali meminta sejumlah dana kepada para kandidat sebagai syarat agar dapat diusung oleh parpol tersebut sebagai calon kepala daerah.
"Para calon kepala daerah yang berasal dari pemegang tampuk kekuasaan ini bisa melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan finansial tersebut.
Mulai dari cara-cara halal hingga cara-cara haram. Cara-cara haram itu seperti melakukan korupsi anggaran.
Cara lain adalah dengan mengum pulkan dana dari para pengusaha dengan menjanjikan konsesi-konsesi tertentu jika kelak terpilih.
Kembali kita pada Penyelenggaraan pilgub Jambi akan dilakukan akhir tahun 2020,walau belum final siapa yang bakal maju karena masih melihat partai pendukung namun bakal diperiksi pilgub Jambi bakal panas dan bakal banyak kecurangan
Hal ini disebabkan para bakal calon dipenuhi oleh para pemegang tampuk kekuasaan di daerah serta petahana sendiri
Seperti bupati Merangin Alharis yang berpasangan dengan A Sani , mantan wakil walikota Jambi, Bupati Saro langun H Cek Endra berpasangan de ngan Hj Ratu Munawarah Nurdin mantan anggota DPR RI , Syarif Fasha Walikota Jambi yang digadang gadang berpasangan dengan Asyafri Jaya Bakri walikota Sungai Penuh serta petahana sendiri Fahcrori Umar gubernur Jambi yang akan digandeng dengan Ir H Syafrial bupati Tanjabbar
Selain memiliki awareness, Para bakal calon tersebut berpotensi me lakukan kecurangan. Seperti apakah kecurangan akan terjadi ?
Bukan berarti menjustice ,tapi untuk pilgub jambi hal - hal yang sudah mulai nampak terjadi seperti menggunakan fasilitas negara baik berupa barang maupun anggaran serta mobiliasi para pejabat dan PNS
“Kandidat manapun tetap tidak boleh menggunakan fasilitas negara , dan memo bilidasi para pejabat serta PNS, sebagai alat politik mereka tapi mereka punya kuasa untuk itu
Karena bakal calon yang maju pada pilgub Jambi banyak berasal dari bupati dan walikota , dan petahana Gubernur punya pena kekuasaan yang siap menari diatas kertas , mobilisasi pejabat PNS memang sa lah satu cara untuk bisa untuk men dulang serta meraih dukungan
Mobilisasi bagi PNS yang beragam, seperti bakal calon meminta para PNS yang berasal dari daerah lain menjadi ujung tombak mencari dukungan didaerah asalnya,
Para PNS diminta pulang kampung dan diberi dispensasi agar bisa membantu mencari dukungan dari masyarakat didaerahnya untuk bakal calon tersebut
selain itu melalui instansi terkait lainnya seperti melalui dinas pendidikan dapat melakukan perte muan para guru .
Kadang kepala sekolah dibawah ancaman. Instruksi politik kepada semua Kades ,jika ada PNS yang keta huan tidak mendukung, siap-siap saja untuk dimutasi ke wilayah kering
Sebaliknyap yang dianggap berjasa akan diberikan promosi. Bekerja secara terstruktur, rapi dan tersem bunyi biasanya menjadi kode kecu rangan para pemegang tampuk kekuasaan
Penggunaan dana APBD bakal diperidiksi terjadi sebagai Sudah menjadi rahasia umum, untuk me lakukan sosialisasi tidak menggun dana sendiri.
para instansi kadangkala diperintah kan sebuah kegiatan yang dikemas dengan kreasi yang mengedepankan nama para pemegang tampuk ke kuasaan
Banyak Kepala Dinas dipaksa men cari dana, entah dari cukong (pengu saha) maupun dari anggaran Dinas. Kesempatan bagi para Kepala Dinas, "memalak" para kontraktor serta pe ngusaha
Kontraktorpun takut, jika tidak ada kontribusi bisa - bisa besok jika si Bapak/si Ibu menang atau kalau dan kembali menjabat sebagi bupati , dia tidak dapat proyek.
Para bakal calon juga berpotensi membangun kekuatan di lembaga penyelenggara pilkada, KPUD dan atau PANWASLU di tingkat kabu paten
hal ini disebabkan mereka mem punyai kekuasaan untuk itu ,seperti dalam kegiatan pembukaan acara Pantarlih atau Diklat semua jajaran PPK hingga KPPS. Modus memberi tambahan honorarium yang diambil dari APBD, membuat petugas senang. Sementara Panwaslu Mengawasi terus menerus pergerakan lawan
Sebaliknya, jika ada laporan dari pihak lawan, Panwas bisa saja mengatakan tidak bisa diproses ke pelanggaran hukum karena tidak cukup bukti. Hal lain yang patut diwaspadai
Praktik ini dinilai menjadi awal dari suburnya praktik korupsi di daerah. Apalagi pada umumnya, dugaan prak tik politik uang di Pemilu Kada dilakukan oleh poemegang tampuk kekuasan
Untuk itu masyarakat Jambi agar benar-benar cerdas dalam melihat calon kepala daerah untuk gubernur Jambi yang akan dipilih. masyarakat harus melihat semua kandidat sejak dini, bukan menentukan sikap secara spontanitas
“Ini bagian dari proses pendidikan pemilihan bagi pemilih (masyarakat), semua calon harus difilter sedini mungkin termasuk melihat rekam jejak masing-masing calon.(****)
