Merangin, MF Lemahnya posisi tawar sekolah atas Dinas Pendidikan (Disdik) yang menjadi faktor utama penyebab mudahnya terjadi intervensi dalam penggunaan DAK pendidikan.
Kepsek hanya menurut kehendak oknum dinas pendidikan, termasuk pemotongan anggaran DAK beberapa persen, serta pengadaan alat mobiler lainnya
Sebab Dinas Pendidikan masih menentukan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah serta menentukan sekolah- sekolah yang akan mendapatkan proyek baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Beberapa kepala sekolah SD yang ditemui media FAKTA meminta untuk tidak diekspos, baik nama maupun sekolahannya.
“Jangan ditulis pak , nanti bisa panjangnya, Kita menjadi serba salah menghadapi masyarakat dan dinas terkait kalau ini terus di ekspos,” katanya,
Hal senada juga tercetus dari beberapa kepala sekolah yang ditemui lainnya. “Mau bagaimana lagi, kita kadang- kadang dilematis kalau ada bantuan seperti ini. Bahkan bisa dikatakan kita enggan sebenarnya dapat bantuan ini, tapi di sisi lain kita memang juga butuh dana dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung sekolah,” ujar salah satu kepsek.
Ketika ditanya apakah ada potongan fee serta pengaturan lainnya seperti pengadaan alat mobiler kepsek tersebut diam dan hanya tersenyum
Ketika ditanya masalah ada tim TP4D yang turun kesekolah, kepsek tersebut menjawab " untuk saat ini belum ada, cuma beberapa waktu dulu di kantor dinas cuma ada sosialisasi saja terang kepsek
Tiarapnya stakeholder sekolahan memang juga disampaikan oleh para eks kepsek yang menyatakan berkaitan dengan masalah struktur, dimana Disdik masih mampu mengontrol kepsek, karena memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, mereka harus ikut apa kemauan Disdik,” ungkapnya sambil mohon jangan ditulis nama
" Kalau nggak ada potongan mustahil, sedangkan ngurus hal yang kecil saja masih minta jasa , apa lagi dana DAK ,dana besar lagi terangnya
Sebagaimana diketahui Walau kriteria teknis penggunaan anggaran sudah sangat rinci, tapi dalam implementasinya dana DAK pendidikan masih sangat mudah untuk diselewengkan baik oleh penyelenggara sekolah, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah
Upaya pemerintah menghindari potongan- potongan ilegal yang kerap dilakukan oleh pejabat dinas pendidikan dengan menyalurkan DAK pendidikan secara langsung kepada sekolah penerima proyek ternyata sampai saaf ini tidak berhasil
Penulis : asmadi
