Diduga, hal ini merupakan buntut dari berangkatnya sejumlah pejabat untuk menghadiri sidang promosi doctor bupati Merangin, Al Haris di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.
Pantau awak media ini kelumpuhan terjadi sejumlah Organisasi Perangkat Dearah (OPD). Seperti yang terjadi di dinas pendidikan, Dukcapil dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).
Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah masyarakat yang ingin berurusan dengan pihak pemerintahan. Masyarakat tidak mendapatkan apa yang ingin mereka urus di OPD yang bersangkutan.
Seperti salah satu warga yang di jumpai awak media ini saat ingin mengurus legalisir di Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin pada senin 16/10 kemarin,
“Saya mau menglagelisir ijazah, tapi tidak bisa karena kadisnya tidak ada,dia ikut acara pak Bupati di Bandung." kata salah seorang warga saat ditemui di Dinas Pendidikan.
Sementara Dia mengaku, sangat membutuhkan legalisir ijazahnya karena ingin dipergunakan untuk ikut seleksi rekrutmen PPK yang digelar ole KPU Merangin. Apa lagi legalisir ijazah tersebut akan dipergunakan pada besok harinya.
“macet,sayo sangat butuh Legalisir ijazah ini,karrna ini merupakan syarat untuk ikut tes PPK. Dan ini terakhir diserahkan besok selasa,” keluhnya.
Kondisi serupa juga terjadi di kantor BPMD Merangin. Sejumlah warga terlihat berkumpul di kantor tersebut karena ingin melaporkan sesuatu yang terjadi di desa mereka.
“Kita ingin melapor adanya indikasi penyelewengan dana desa. Tapi di kantor ini (BPMD) tidak ada satupun pejabat yang bisa ditemukan,” sesal warga.
Sementara itu beberapa staf di kedua kantor tersebut ditemui mengaku, bahwa sejumlah pejabat sedang tidak ada dikantor. Mereka mengatakan, bahwa para pejabat ada acara dinas keluar kota.
“Kadis dan sebagian kabid keluar kota. Kabarnya mereka ke Bandung,” sebut beberapa staf
Sementara penelusuran awak media, sejumlah pejabat Pamkab Merangin menghadiri sidang promosi doctor Bupati Al Haris do IPDN Jatinangor Jawa Barat. Para pejabat berangkat sejak minggu lalu.(as&bi)
