![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBRjiQU_FHdPU906ADa2Fy4TR7BkyCM5h1awP4g7rY_L53SOB3iGVJ0g-dhIQ7LSghX7iEj3_vJE6L3RbeZ1enWt3-79Nz-yjrW3LNthAFrvuEFfmKNwyImeNtP60zuadpOhdenHDT12I/s1600-rw/jamkesda.jpg)
Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, Imbang Jaya, membenarkan jika tahun 2016 ini pemerintah tidak lagi melakukan kerjasama dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Jambi. Ini dikarenakan pemerintahan perlu memperbaharui data penerima jaminan kesehatan tersebut.
Menurut Imbang, saat ini di lapangan ditemukan data yang sudah tidak sesuai, dimana ada yang sudah meninggal dunia namun sudah terdata. Bahkan ada yang statusnya sudah tidak layak lagi menerima bantuan tersebut. “Artinya, perlu didata ulang,” kata Imbang, Selasa (23/2).
Selain itu, lanjut Imbang, pihaknya juga akan mengsinkronkan masalah Jamkesda ini dengan program pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tujuannya agar penerima bantuan itu tepat sasaran. Dan sepertinya akan mengutamakan dengan KIS.
“Kemarin anggaran daerah, ke depan menggunakan anggaran pusat," tandasnya.
Penulis: asmadi,
Sumber : Metro