JAMBI – Macetnya anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 menjadi pertanyaan di kalangan dewan. Apalagi saat ini sudah mamasuki bulan Novemeber, atau mendekati akhir tahun.
Lambannya proses penyusunan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) APBD-P ini digambarkan dewan sebagai lemahnya kinerja SKPD Pemprov Jambi. Ini seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar.
“Bagaimana serapan mau maksimal kalau menyusun DPA saja lambat. Kalau begini terus, pembangunan akan terhambat. Masyarakat yang dirugikan. Apalagi inikan sudah akhir tahun,” kata Syahbandar, Kamis (5/11).
“Inilah yang kita khawatirkan selama ini. Kalau kami dari DPRD kan sudah lama selesai, tapi kalau dari segi pengawasan dan penegasan ini seharusnya jangan sampai terjadi. Karena waktunya inikan sudah sangat mepet,” ujarnya lagi.
Apalagi saat ini, lanjut Syahbandar, serapan anggaran Provinsi Jambi masih sangat minim. Harusnya, SPKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah mengantisipasi hal ini jauh-jauh hari. "Koreksi kan sudah dilakukan, juga dari kementerian. Tapi kok SKPD masih menyesuaikan dan menghitung kembali. Ini kan butuh waktu lagi, nanti tidak terserap," tambahnya.
Lebih lanjut Syahbandar mengatakan, permasalahan ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, untuk menertibkan bawahannya. “Ini PR Pj gubernur untuk mengevaluasi kinerja bawahannya (SKPD, red). Minta serapan anggaran tinggi, tapi masih ada yang macet. Macetnya sampai berbulan-bulan lagi,” pungkasnya.( metro)
